Pemerintah Perkuat Koordinasi 8.000 Jaringan Kehumasan untuk Percepat Informasi Kebijakan

Menteri Komunikasi Dan Digital Meuty Hafid, Memaparkan Pengutan Koordinasi Antarkehumasan Di Tengah Di Tengah Perkembangn Informasi Digital Yang Cepat.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi jaringan kehumasan yang mencakup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan komunikasi mengenai kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penguatan koordinasi antarkehumasan semakin dibutuhkan di tengah cepatnya perkembangan informasi digital. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks.

“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Meutya menjelaskan bahwa kerja sama antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah perlu diperkuat. Selain memperlancar penyampaian informasi, koordinasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi komunikasi pemerintah yang telah berjalan.

“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.

Menurut Meutya, forum komunikasi kehumasan nantinya diarahkan untuk menjadi agenda yang dilakukan secara berkala. Forum tersebut diharapkan dapat membantu menyatukan narasi pemerintah sekaligus mempercepat koordinasi ketika terdapat kebijakan yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.

Ia juga menilai penguatan komunikasi diperlukan seiring dengan proses digitalisasi yang terus berlangsung. Selama ini, komunikasi kehumasan nasional salah satunya dilakukan melalui agenda Anugerah Media Humas. Namun, menurutnya, diperlukan pula forum yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkoordinasi dengan lebih cepat.

“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menilai penyampaian komunikasi mengenai kebijakan mempunyai peran yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah.

“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.

Qodari menyampaikan bahwa jaringan kehumasan pemerintah di tingkat nasional berjumlah lebih dari 8.000 perangkat. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan besar dalam menyampaikan informasi pemerintah apabila seluruh jaringan dapat bekerja melalui koordinasi yang baik.

Ia menilai pemerintah harus aktif mengisi ruang informasi publik karena pergerakan informasi melalui media sosial berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi secara rutin agar masyarakat terus memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan hasil yang dirasakan.

“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.

Qodari juga menekankan agar masyarakat yang menerima manfaat program pemerintah turut menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi. Menurutnya, program pemerintah sebaiknya tidak hanya dijelaskan dari sisi kebijakan, tetapi juga menunjukkan perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.

“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan jaringan humas pemerintah harus menjalankan komunikasi secara dua arah. Selain menyampaikan kebijakan dan informasi kepada masyarakat, humas juga perlu mengetahui berbagai hal yang sedang menjadi perhatian publik.

“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.

Bima turut mendorong humas pemerintah untuk memperbanyak informasi positif dan cerita inspiratif dari berbagai daerah. Dengan demikian, ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi dengan tanggapan pemerintah terhadap isu negatif maupun disinformasi.

“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.

Penguatan koordinasi melalui forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem komunikasi yang lebih responsif. Sistem tersebut diharapkan mampu bergerak cepat, memahami kebutuhan serta perhatian masyarakat, dan memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. (Red).